Kategori Pelatihan
Keuangan Daerah
SIPD
Pengadaan Barang/Jasa
Barang & Aset
DPRD
Perpajakan
Kepegawaian
Kearsipan
Pemerintahan
Kesehatan
Rumah Sakit & Puskesmas
Penanaman Modal
UKM / UMKM
Satpol PP
Kependudukan & Capil
Perusahaan
BUMN / BUMD
HUKUM
Desa / Lurah / Camat
PKK
Sosial
Staf Ahli
PAUD
Galeri Kegiatan
Lihat semua
Materi Unggulan
Lihat semua
Kepegawaian
Kepegawaian
Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 5.0jt
🚶 Non-inap
Rp 4.0jt
💻 Online
-
Barang & Aset
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara BMN dan Stock Opname Terpadu 2026
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 4.5jt
🚶 Non-inap
Rp 3.5jt
💻 Online
Rp 2.5jt
Kepegawaian
Bimbingan Teknis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perguruan Tinggi
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 4.5jt
🚶 Non-inap
Rp 3.5jt
💻 Online
Rp 2.5jt
Barang & Aset
Barang & Aset
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Barang Milik Daerah (BMD) adalah seluruh aset tetap milik pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan dae...
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 0.5jt
🚶 Non-inap
-
💻 Online
-
Keuangan Daerah
Bimtek Penatausahaan Keuangan, Pelaporan dan Rekonsiliasi Perguruan Tinggi Sesuai Regulasi Terbaru
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 4.5jt
🚶 Non-inap
Rp 3.5jt
💻 Online
Rp 2.5jt
Pemerintahan
BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN
Biaya kontribusi
🛏 Menginap
Rp 4.5jt
🚶 Non-inap
-
💻 Online
-
Materi tidak ditemukan
Artikel Terbaru
Lihat semua
SIPD RI 2026: Daerah yang Belum Kuasai Sistem Ini Tertinggal
SIPD RI wajib digunakan seluruh pemerintah daerah di 2026. Tapi masih banyak yang tersandu...
Siapa yang Melindungi Para Pelindung? Urgensi K3 di Rumah Sakit 2026
Tenaga kesehatan 2-3 kali lebih berisiko tertular penyakit dibanding pekerja lain. Ini urg...
BLUD dan Coretax DJP: Tantangan Perpajakan yang Kerap Diabaikan
Keterlambatan lapor pajak dan kesulitan kelola bukti potong masih jadi masalah BLUD. Ini t...
Bendahara Instansi Pemerintah Wajib Kuasai Coretax DJP, Ini Alasannya
Coretax DJP resmi berlaku sejak 2025. Bendahara instansi pemerintah yang belum adaptif ter...
Jadwal Terdekat
Lihat semua →
Belum ada jadwal
🎓 Verifikasi Sertifikat
Cek keaslian sertifikat pelatihan PUSLATNAS Anda secara online
Verifikasi Sekarang →