Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN No. 20/2023) sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 2014, terdapat transformasi mendasar dalam tata kelola dan manajemen ASN di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perubahan ini mencakup penyelarasan hak, kewajiban, dan pengembangan karier PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyederhanaan jabatan, mobilitas talenta nasional, sistem merit berbasis kinerja digital, hingga penataan tenaga non-ASN (honorer).

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan pemahaman komprehensif bagi para pejabat struktural, pejabat fungsional kepegawaian, analis SDM aparatur, maupun pengelola kepegawaian lainnya, kami dari Info Jadwal Bimtek, Diklat dan Pelatihan bermaksud menyelenggarakan:

Bimbingan Teknis (Bimtek):

"Kebijakan Manajemen Terintegrasi PNS dan PPPK Berdasarkan Transformasi Regulasi UU ASN No. 20 Tahun 2023 Menuju Birokrasi Berkelas Dunia"

• Memahami Transformasi Regulasi: Memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif terkait perubahan substansial dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023 dibanding regulasi sebelumnya.
• Harmonisasi Manajemen PNS & PPPK: Membekali aparatur pengelola kepegawaian tentang implementasi kesetaraan hak, jaminan sosial, pengembangan kompetensi, dan mobilitas karier bagi PNS maupun PPPK.
• Penyusunan Strategi Penataan Non-ASN: Memberikan panduan teknis dan alternatif solusi hukum terkait transisi serta penataan tenaga non-ASN (honorer) di lingkungan instansi.
• Optimalisasi Sistem Merit & Manajemen Talenta: Mampu merancang pola karier, pemetaan potensi (talent pool), serta evaluasi kinerja ASN berbasis capaian organisasi dan platform digital (SIASN/BKN).
• Peningkatan Kepatuhan Disiplin & Kode Etik: Memperkuat implementasi pengawasan disiplin, perlindungan hukum, dan integritas moral ASN demi mencegah potensi sengketa kepegawaian.

1. Arah Kebijakan & Filosofi UU ASN No. 20 Tahun 2023: Transformasi struktural, kultural, dan digital ASN.
2. Keseimbangan & Manajemen PPPK vs PNS: Penataan status, perlindungan hak, evaluasi kontrak kerja, serta jenjang karier.
3. Penyelesaian & Penataan Tenaga Non-ASN: Mitigasi risiko dan implementasi skema transisi sesuai mandat UU.
4. Sistem Merit & Manajemen Talenta Nasional: Penilaian kinerja berbasis output/outcome, talent pool, dan mobilitas jabatan lintas instansi.
5. Disiplin, Kode Etik, dan Perlindungan Hukum ASN: Mekanisme penyelesaian pelanggaran serta digitalisasi layanan kepegawaian (SIASN/BKN).